Sebagaimana didefinisikan oleh Federasi Pekerja Sosial Internasional, pekerjaan sosial adalah profesi hak asasi manusia. Ini secara eksplisit dinyatakan dalam kode etik profesi di banyak negara. Namun, versi terbaru dari Kode Etik Asosiasi Nasional Pekerja Sosial terus mengecualikan penyebutan hak asasi manusia, sesuai dengan sejarah pengecualian AS tentang subjek ini. Pekerja sosial di seluruh dunia memiliki sejarah panjang dalam bekerja untuk pencapaian hak asasi manusia, termasuk landasan praktik yang eksplisit dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia: martabat manusia, nondiskriminasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Memanfaatkan prinsip-prinsip ini, pekerja sosial A.S. dapat beralih dari model defisit dari pendekatan berbasis kebutuhan ke secara kompeten mengontekstualisasikan masalah individu dalam kerangka hak asasi manusia mereka yang lebih besar. Dengan cara ini, pekerjaan sosial dapat mengatasi masalah sosial yang lebih besar dan memberi jalan bagi pencapaian hak asasi manusia secara bersamaan. Artikel ini menjelaskan prinsip-prinsip ini dan memberikan contoh kasus tentang cara menerapkannya dalam praktik.
Pekerja sosial harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia memiliki sejarah yang sangat panjang, dokumen yang mendasari praktik saat ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Didorong oleh kekejaman Perang Dunia II dan diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, UDHR menetapkan hak-hak yang menjadi hak semua orang terlepas dari kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, pendapat politik, atau kategori perbedaan potensial lainnya. Hak-hak ini bersifat universal (berlaku untuk semua orang) dan tidak dapat dipisahkan (tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan semuanya diperlukan). UDHR memiliki 30 artikel yang menguraikan hak-hak ini: politik, sipil, sosial, ekonomi, budaya, dan kolektif. Artikel ke-25 memiliki relevansi khusus untuk pekerjaan sosial karena banyak layanan yang disediakan oleh pekerja sosial, termasuk layanan jaring pengaman dan seterusnya, dapat dilihat sebagai hak yang berhak dimiliki oleh populasi tempat kami bekerja:
Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis serta layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan jika terjadi pengangguran, sakit. , cacat, janda, usia tua atau kurangnya mata pencaharian dalam keadaan di luar kendalinya. (United Nations, 1948, paragraf 33)
Pekerja Sosial dan Hak Asasi Manusia
Dapat dikatakan bahwa sejarah pekerjaan sosial dapat ditelusuri kembali berabad-abad ke upaya terorganisir (sering dimotivasi oleh cita-cita agama atau kemanusiaan) dalam masyarakat untuk membantu mereka yang terpinggirkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang dipaksakan oleh masyarakat. Menanggapi dislokasi sosial, ekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-19 dan menawarkan pendekatan alternatif terhadap Darwinisme Sosial, pekerjaan sosial secara resmi diorganisir sebagai sebuah profesi pada awal abad ke-20. Pekerjaan sosial menawarkan tanggapan rasional terhadap masalah sosial yang membutuhkan reformasi sosial dan bimbingan individu yang berasal dari gerakan Settlement House dan Charity Organization Society. Profesionalisasi dikembangkan pertama kali di Belanda, Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Jerman, kemudian dengan cepat menyebar ke Amerika Latin dan juga negara-negara Persemakmuran Inggris (Healy, 2008).
Beberapa tahun kemudian di Indonesia marak tulisan akademik hingga resmi bahwa Pekerjaan Sosial adalah Pejuang HAM. Berikut beberapa naskah tersebut yang dapat Pembaca simak.
HAM dan Pekerjaan Sosial dari Jurnal Unpad,
Tahun 2020, Kemensos, mengeluarkan juga ujaran bahwa Pekerja Sosial Pejuang Kemanusiaan,
